🦡 Hal Yang Tidak Termasuk Karakteristik Norma Hukum Adalah

Adajuga ahli yang tidak sepakat menempatkan UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuhnya dan TAP MPR yang berisi garis-garis pokok kebijakan negara sifat dan norma hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, tetapi termasuk dalam staatfundamental norm dan NormaHukum: Pengertian, Fungsi, Pelanggaran, & Contoh Norma Hukum - Norma hukum adalah aturan yang diperuntukan ketertiban kehidupan masyarakat yang biasanya dibuat oleh otoritas pemerintah setempat di suatu negara. Setiap warga negara yang hidup berdampingan dengan warga negara lainnya wajib mengikuti norma hukum yang telah dibuat, dimana dalam prosesnya terdapat aparatur seperti kejaksaan, kepolisian, hakim, yang menegakkan aturan dan norma hukum di suatu negara. Tujuanhukum adalah keadilan. Mochtar Kusumaatmaja (2000: 52) menegaskan bahwa tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan. Pasal36 dan 37 UU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman terdapat istilah Penasihat Hukum yang berkewajiban memberi nasihat, membantu memperlancar penyelesaian perkara dengan menjungjung tinggi pancasila, hukum dan keadilan. Penasihat Hukum dalam memberikan jasa hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) "Jasa Hukum adalah Halyang tidak termasuk karakteristik norma hukum adalah? Bersifat memaksa; Sanksinya tegas dan nyata; Berasal dari diri manusia; Melindungi hal yang dijaga norma lain; Semua jawaban benar; Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: C. Berasal dari diri manusia. DiIndonesia, universitas yang pertama kali menggunakan istilah Ilmu Negara adalah Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta. Menurut Kranenburg, Ilmu Negara adalah ilmu tentang negara, dimana diadakan penyelidikan tentang sifat hakekat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh persoalan di sekitar negara. Fikihadalah ilmu tentang hukum-hukum syara'. Kata hukum di sini menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak terkait dengan hukum seperti zat tidak termasuk ke dalam pengertian fikih. Penggunaan kata syara' (syar'i) dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih itu menyangkut ketentuan syara', yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. berhubungandengan hukum yang seharusnya, Hukum positif, menurut Austin tidak berkaitan dengan hukum yang ideal atau adil. Legal positivism didirakan sebagai suatu jawaban akan tuntutan ilmu pengetahuan modern dalam semangat anri metafisika. Doktrin hukum yang bersifat tradisional dianggap diselimuti oleh kabut metafisika. Sosiologihukum termasuk ke dalam kategori ilmu nomografik yang bertumpu pada deskripsi dan penjelasan. Eksplorasi kebenaran dilakukan oleh penelitian-penelitian sosiologi hukum yang pada akhirnya menemukan "kebenaran baru" atau mengungkap hal-hal yang sebelum itu tidak dipikirkan orang. Untuk menjelaskan optik deskriptif yang ZZNDU. Hal yang tidak termasuk karakteristik norma hukum adalah . . . . a. bersifat memaksa b. sanksinya tegas dan nyata c. berasal dari diri manusia d. melindungi hal yang dijaga norma lain Hal yang tidak termasuk karakteristik norma hukum adalah berasal dari diri manusia CPembahasanNorma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara dan bukan dibuat dari diri manusia. Artinya, norma hukum dibuat bukan dari diri manusia itu sendiri, melainkan dari masyarakat atau negara yang memiliki kekuasaan untuk memberikan aturan yang tegas bagi warga negaranya. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ini bersifat tegas, nyata dan memaksa sehingga siapa pun yang melanggar norma hukum ini akan mendapatkan sanksi hukuman yang berbentuk hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda, serta hukuman pencabutan hak-hak tertentu. Contoh norma hukum adalah membayar pajak tepat waktu dan manaati peraturan Ialu lintas. Sanksi dari norma hukum ini sifatnya tegas dan nyata, dibanding norma-norma yang Iainnya. Mereka yang melanggar aturan atau norma hukum akan ditindak tegas oleh penegak hukum dan diproses di lebih lanjutMateri mengenai Norma di lingkungan sekolah mengenai kebiasaan atau folkways mengenai Norma kesusilaan jawabanKelas 7Mapel PPKNBab NormaKode kunci norma, hukum Norma Hukum Pengertian, Fungsi, Pelanggaran, & Contoh Norma Hukum – Norma hukum adalah aturan yang diperuntukan ketertiban kehidupan masyarakat yang biasanya dibuat oleh otoritas pemerintah setempat di suatu negara. Setiap warga negara yang hidup berdampingan dengan warga negara lainnya wajib mengikuti norma hukum yang telah dibuat, dimana dalam prosesnya terdapat aparatur seperti kejaksaan, kepolisian, hakim, yang menegakkan aturan dan norma hukum di suatu negara. Pengertian NormaPengertian Norma HukumSifat Norma HukumTujuan Norma HukumCiri-Ciri Norma HukumJenis Norma Hukum1. Hukum Tertulis2. Hukum Pidana3. Hukum Perdata4. Hukum Tidak TertulisProses Terbentuknya Norma HukumSanksi Norma HukumSumber Norma HukumContoh Norma HukumContoh Norma Hukum di Lingkungan MasyarakatContoh Norma Hukum di Lingkungan NegaraContoh Norma Hukum di Lingkungan Sekolah Contoh Pelanggaran Norma HukumPenyebar HoaksTidak Memakai HelmNorma-Norma Dalam Kehidupan Masyarakat1. Norma Agama2. Norma Kesopanan3. Norma KesusilaanBuku Terkait Norma HukumTeori Hierarki Norma HukumSosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan MasyarakatSosiologi HukumApakah yang dimaksud norma hukum?Apa saja ciri ciri norma hukum? Apa saja contoh dari norma hukum? Dikutip dalam selayang pandang norma dan ilmu hukum terdapat beberapa pengertian norma dari berbagai ahli dan teoritikus. Seperti J Macionis, berpendapat bahwa norma adalah suatu kumpulan dan aturan untuk memandu tindakan setiap anggota masyarakat. Sedangkan Mz. Lawang, berpendapat bahwa Norma menjadi sebuah gambaran mengenai harapan yang pantas untuk dilakukan. Selain itu Hans Kelsen, berpendapat bahwa norma adalah satu perintah yang secara tidak personal serta anonim. Namun demikian pengertian norma yang sering ditemui yaitu berasal dari bahasa Belanda yaitu “norm” yang artinya adalah patokan, aturan, atau pedoman yang berlaku. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Anthony Gidden dimana Norma menjadi satu aturan atau prinsip yang baku konkret dimana sifatnya wajib untuk dijaga serta diperhatikan oleh seluruh warga negara. Dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa norma adalah kaidah untuk sebuah petunjuk dan aturan untuk seseorang, masyarakat, dan warga negara, menjalani aktivitas. Pengertian Norma Hukum Norma hukum berarti kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat, atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Norma hukum tersebut penting untuk disepakati, karena dibahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Norma hukum yang ada pada masyarakat ada yang sudah tercantum di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan ada juga yang sudah berlaku di lingkungan masyarakat itu sendiri. Adanya norma hukum diharapkan setiap anggota masyarakat tidak berlaku seenaknya, sehingga perdamaian dan ketentraman dapat terjaga. Sifat Norma Hukum Norma hukum biasanya bersifat mengikat untuk setiap penduduk yang berada dalam naungan satu negara dengan menganut norma hukum tertentu. Dimana artinya mengikat adalah bersifat harus ditaati dan jika melanggar akan dikenai sanksi. Adapun sanksi tersebut ditetapkan juga dalam draft normal hukum yang berlaku. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu perintah dan larangan. Tujuan Norma Hukum Berdasarkan pengertian diatas, dimana norma menjadi seperangkat alat untuk memberikan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya keberadaan norma hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang stabil dan tertib berdasarkan hak dan kewajiban yang dimiliki. Berikut adalah tujuan norma hukum dalam satu pemerintahan atau negara Sebagai suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu. Sudah sangat jelas ketika kita hidup di suatu wilayah tertentu harus menjalankan pedoman dan aturan. Dapat memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang tentram dan stabil adalah cita-cita seluruh warga negara untuk itu salah satu tujuan norma hukum. Sehingga terwujudnya tatanan masyarakat yang tertib agar mencegah terjadinya perilaku semena-mena antar warga masyarakat. Norma sebagai batasan seperti larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Melakukan aktivitas sehari-hari terkadang kita lupa akan batasan, terlepas lagi ketika tidak ada norma hukum. Risiko yang diterima ketika tidak ada batasan adalah kekacauan, sehingga norma hukum menjadi poin penting untuk kedamaian lingkungan. Bukan hanya larangan, tetapi perintah juga terkandung dalam norma hukum seperti perintah untuk tertib lalu lintas atau menjaga lingkungan. Untuk itu ketika masyarakat yang tidak mematuhi aturan akan diberikan sanksi hukum maupun sanksi sosial. Menjadikan setiap masyarakat melakukan penyesuaian dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan. Karena setiap lingkungan memiliki tata aturan masing-masing sehingga ketika kita berada dalam lingkungan tertentu harus beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku. Dengan ini kita dapat mengambil benang merah bahwa untuk menjaga ketertiban masyarakat keamanan, dan kedamaian harus mematuhi aturan dan norma hukum yang berlaku. Dimana norma hukum tersebut berlaku secara unevrsal dan tidak tebang pilih. Dalam hidup bermasyarakat untuk mengatur interaksi di dalamnya norma hukum ini diberlakukan, dalam melihat interaksi ini terdapat metode penelitian hukum yang dapat digunakan yaitu etnografi hukum yang dapat kamu pelajari pada buu Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata. Ciri-Ciri Norma Hukum Terdapat beberapa ciri norma hukum yang dapat kita perhatikan, dimana biasanya ciri norma hukum ini terdapat kekhasan yang tidak bisa disamakan dengan norma-norma yang lainnya. Norma hukum berisi tentang aturan yang menjadi panduan bagi masyarakat ketika menjalankan aktivitas kehidupannya. Untuk itu norma biasanya berisi tentang tata cara, kaidah, dan panduan. Norma hukum tidak dibuat secara semena-mena oleh masyarakat, sehingga untuk memberlakukan keabsahan norma hukum harus disahkan oleh pemerintah atau otoritas hukum resmi. Sehingga norma yang berlaku memiliki kekuatan hukum. Aturan dalam norma hukum sifatnya harus dipatuhi, dimana artinya norma tersebut mengikat kepada setiap warga negara yang berada dalam wilayah negara tertentu. Hal ini bisa bersifat mengikat karena norma hukum juga memiliki kekuatan. Bagi siapapun warga negara yang tidak mematuhi norma-norma yang telah disepakati maka akan mendapatkan hukuman. Untuk itu norma hukum juga dapat menjadi acuan sanksi untuk yang melanggarnya. Sanksi tersebut bisa beragam baik hukuman penjara atau pengenaan denda. Jenis Norma Hukum Terdapat dua jenis norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Baik norma hukum tertulis dan tidak tertulis memiliki kedukan untuk menegakkan aturan di masyarakat, namun berbeda dalam segi penyampaian. Dimana hukum tertulis biasanya dibuat dalam lembaran yang sah dan diakui oleh negara, sedangkan norma hukum tidak tertulis banyak ditemukan dalam kehidupan adat masyarakat. Lebih detail mengenai keduanya dapat dilihat pada penjelasan berikut 1. Hukum Tertulis Hukum tertulis merupakan norma-norma aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk tertulis. Lembaran-lembaran seperti undang-undang, peraturan pemerintah, merupakan aturan hukum tertulis, dimana aturan tersebut dibuat oleh lembaga negara sehingga lembaran hukum tertulis kekuatan untuk digunakan dalam kehidupan masyarakat secara luas. Di Indonesia terdapat lembaga negara yang berhak membuat aturan tersebut seperti Dewan Perwakilan Rakyat DPR atau Pemerintahan Eksekutif. Karena telah disahkan secara tertulis, hukum ini berlaku secara menyeluruh bagi setiap warga di suatu negara. Setiap orang di berbagai wilayah baik provinsi, kabupaten, kecamatan maupun sampai ke tingkat desa terikat dalam aturan-aturan yang telah disepakati. Keberadaan norma hukum tertulis dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Perbedaan dan penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut 2. Hukum Pidana Hukum perdata bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dan melindungi setiap warga negara. Kepentingan dan hubungan masyarakat di antara mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma Hukum. Bangsa yang baik adalah berhasil mempertahankan tatanan sosial dengan aturan hukum. Untuk itu jika aturan tidak diikuti akan dikenai sanksi baik secara formal maupun terkadang dalam bentuk informal. Sanksi yang berat biasanya harus melibatkan penegak hukum dengan undang-undang yang berlaku, sanksi tersebut dikenakan kepada setiap orang yang melanggar aturan atau norma. Hukum pidana adalah peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan tergolong sebagai tindak pidana. Hukum ini juga mengatur apa saja hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar-pelanggar tindak pidana tersebut. Setiap orang yang melanggar dan menyebabkan kerugian baik material maupun nonmaterial dapat dikenai sanksi. Kerugian tersebut dapat menimpa orang lain atau bahkan merugikan masyarakat luas. Sebagai contoh kasus hukum pidana, dimana terdapat sekelompok orang yang merampok rumah serta melakukan pembunuhan terhadap korban pemilik rumah, sehingga menyebabkan kerugian secara materil dan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Untuk itu, pelaku perampokan tersebut akan dijatuhi hukuman penjara dan juga denda sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP di dalamnya mengatur tentang perbuatan-perbuatan pidana secara material yang berlaku di negara Indonesia. Meskipun demikian KUHP ini masih bersumber dari hukum belanda, akan tetapi masih berlaku untuk mengatur hukum di indonesia. Hal itu telah disebutkan dalam Ketentuan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 “ “Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” Di Indonesia sendiri, hukum pidana yang berlaku dibagi menjadi dua yaitu, Hukum Pidana Umum & Tertulis yang dapat kamu pelajari pada buku yang ada di bawah ini. 3. Hukum Perdata Hukum perdata merupakan bagian dari norma hukum tertulis yang berisi tentang aturan untuk kepentingan seseorang individu di lingkungan kelompok sosial masyarakat. Dimana didalamnya diatur juga hak-hak dan kewajiban yang harus ditaati. Seperti contohnya adalah hukum orang maupun hukum keluarga yang dapat kamu pelajari pada buku Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang & Hukum Keluarga Perbedaan dengan hukum pidana adalah jangkauan kerugiannya, biasanya hukum perdata persoalan personal yang tidak merugikan banyak pihak masyarakat luas. Dikutip dalam laman Fakultas Hukum Untirta disebutkan bahwa Pengertian Hukum Perdata merupakan hukum untuk permasalahan antara dua orang dalam masyarakat yang bersumber pada kepentingan perseorangan pribadi. Istilah ini juga sering disebut dengan hukum sipil atau privat, meskipun demikian hukum perdata akan berlaku dalam jenis tulisan maupun tidak tertulis. Contoh yang sering ditemukan adalah persoalan hutang piutang yang tidak melibatkan masyarakat lainnya. Kerugian yang ditimbulkan dari hutang-piutang ini hanya dirasakan oleh salah satu pihak individu. Pelanggar hukum ini tidak akan dikenakan sanksi pidana tetapi sesuai dengan aturan yang ada pada kitab hukum perdata. Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan norma hukum tertulis yang berlaku di indonesia. 4. Hukum Tidak Tertulis Hukum tidak tertulis pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum tertulis, sifatnya berlaku untuk seluruh pengguna hukum dan mengikat. Akan tetapi hukum ini tidak secara resmi dituangkan dalam lembaran-lembaran negara yang memiliki kekuatan hukum. Pada dasarnya hukum tertulis lahir dari kehidupan masyarakat yang norma-normanya bisa berlaku dalam kehidupan, akan tetapi sifatnya lebih abstrak. Hukum tidak tertulis biasanya ditemukan dalam kehidupan masyarakat adat, dimana mereka mengatur kehidupan dan aktivitas masyarakatnya dengan hukum-hukum yang tidak diatur dalam lembaran hukum tertulis. Seperti halnya masyarakat Baduy yang memiliki aturan-aturan hukum yang disepakati secara bersama baik Ketua adat maupun masyarakat adat. Mereka yang menggunakan hukum adat tidak tertulis umumnya menitik beratkan pada kepercayaan yang secara turun temurun diwariskan kepada pengguna hukum lainnya. Hanya saja hukum ini tidak berlaku untuk seluruh masyarakat, dimana cakupannya lebih sempit. Karena sifatnya tidak tertulis terkadang hukum ini berubah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum tidak tertulis ini juga memiliki ketentuan sanksi-sanksi yang dapat diberlakukan kepada orang-orang yang melanggar norma. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman sosial, kurungan, denda atau yang lebih berat dikeluarkan dari suku adat tersebut. Orang yang memiliki kewenangan menentukan hukum tidak tertulis ini biasanya diberikan kepada ketua adat atau tokoh adat yang dianggap berwenang. Sebagai contoh, salah satu masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat yang mencuri hewan ternak milik tetangganya. Maka ia akan menerima sanksi berupa hukuman sosial seperti membersihkan lingkungan kampung. Bahkan pada suku adat tertentu mereka memiliki kepercayaan bagi siapapun yang melanggar norma-norma akan mendapatkan hukuman yang bersifat mistis seperti kutukan. Dimana hukum-hukum ini tidak ditulis seperti halnya Undang-Undang atau KUHP, akan tetapi secara berantai disampaikan kepada keturunannya. Selain itu hukum tidak tertulis biasanya dikaitkan dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, seperti halnya tidak boleh kencing di kuburan karena akan mendatangkan kesialan atau tidak boleh duduk di depan pintu karena akan menghambat jodoh datang. Hal ini nyatanya memiliki makna dan tujuan yang baik, namun karena penjelasan yang disampaikan secara turun temurun tidak rasional maka berkembang mitos-mitos. Jika dicerna secara rasional, perilaku kencing di atas kuburan tidak diperbolehkan karena bukan tempatnya dan akan mencemari lingkungan. Atau tidak larangan tidak boleh duduk di depan pintu bukan karena alasan mempersulit jodoh, akan tetapi menghalangi orang masuk sehingga jodoh yang akan masuk tidak jadi karena terhalangi. Baca Juga Norma Kebiasaan dan Contoh Norma Kebiasaan Proses Terbentuknya Norma Hukum Kehidupan masyarakat yang damai dan penuh ketentraman biasa nya dimiliki oleh mereka yang memiliki norma-norma yang baik, dimana setiap norma tersebut selalu dipertahankan dan menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan. Hanya saja kita sering menemukan masyarakat yang tidak mematuhi norma tersebut, sehingga berujung pada sanksi hukum. Ini menjadi salah satu latar belakang norma hukum agar norma yang ada di masyarakat dapat mengatur seluruh masyarakat. Selain itu yang melatarbelakangi terbentuknya hukum adalah karena pola kehidupan manusia yang beragam, berbagai perilaku ditunjukan oleh masyarakat baik yang positif maupun negatif. Setiap orang memiliki paham yang berbeda-beda untuk menafsirkan kehidupan yang baik. Itu lah sebabnya norma hukum harus dibentuk agar nilai-nilai kebaikan dapat diberlakukan secara objektif. Kehidupan manusia yang saling berdampingan tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan sehingga memicu perpecahan. Berdasarkan latar belakang tersebut hukum mulai dibentuk secara lisan, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat adat. Biasanya untuk memutuskan norma hukum dilakukan proses kesepakatan antara masyarakat sehingga mendapatkan hukum yang diterima oleh semua pihak. Semakin berkembangnya zaman norma hukum dibuat secara tertulis untuk memastikan nilai-nilai tersebut dapat digunakan secara objektif. Proses pembuatan norma hukum di era sekarang memiliki beberapa tahapan, seperti di Indonesia yang sering dikenal dengan Undang-undang. Prosesnya diawali dengan perencanaan dengan menyusun program legislasi nasional, kemudian dibuat rancangan undang-undang oleh pemerintah atau DPR dengan disertai kajian akademik. Kemudian dilakukan dua kali tahapan pembasahan, pertama di sidang komisi dan sidang paripurna. Kemudian ditetapkan, sejak tanggal ini undang-undang mulai diberlakukan, tahap akhir adalah penyebarluasan. Sanksi Norma Hukum Sanksi-sanksi norma hukum sangatlah beragam seperti pemidanaan, denda, maupun hukuman sosial. Dimana sanksi yang diberlakukan untuk setiap warga negara yang melanggar norma-norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjalankan sanksi juga sebagai kewajiban negara untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat. Hadirnya sanksi juga terbentuk berdasarkan pasal yang dijatuhkan kepada pelanggar, baik yang merujuk pada sanksi pidana maupun perdata. Adapun sanksi hukum pidana berupa vonis terhadap tersangka oleh hakim dengan hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hal ini telah diatur dalam KUHP pasal 10. Sedangkan dalam hukum perdata hakim biasanya menjatuhkan hukuman berupa putusan condemnatoir, declaratoir dan constitutief. Agar mengenal tentang sanksi hukum Berikut contoh sanksi norma hukum dalam KUHP. Contoh Pasal 351 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Jika pelaku melakukan perbuatan zina atau tindak asusila maka akan mendapat tindak pidana asusila yang sesuai dengan perbuatan mereka dan hal ini dapat kamu pelajari pada buku Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila. Sekian penjelasan tentang norma hukum di Indonesia, semoga menjadi pengingat agar kita selalu hidup tenang dan aman dengan selalu menaati norma-norma hukum yang berlaku. Semoga bermanfaat. Sumber Norma Hukum Seperti yang sudah diketahui oleh semua masyarakat Indonesia bahwa negara Indonesia merupakan negara hukuk, sehingga bagi setiap anggota masyarakat yang melanggar hukum akan diberikan sanksi. Lalu, sebenarnya apa sih sumber norma hukum? Norma hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, dan Peraturan-Peraturan Pemerintah lainnya. Contoh Norma Hukum Pada dasarnya, setiap orang yang melanggar hukum pasti akan diberikan sanksi yang sudah berlaku. Di bawah ini akan diberikan beberapa contoh norma hukum. Contoh Norma Hukum di Lingkungan Masyarakat Setiap keluarga membayar iuran kas beserta kebersihan Setiap warga yang menginap wajib lapor 1×24 jam dan sebagainya Contoh Norma Hukum di Lingkungan Negara Setiap orang yang mengendarai motor harus menggunakan hel dan menyalakan lampu kendaraan. Sementara itu, pengendara mobil harus menggunakan sabuk pengaman. Selain itu, setiap pengendara harus menaati setiap rambu lalu lintas. Setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau tindak kriminal akan diberi sanksi yang sudah berlaku. Tidak boleh menyebarkan informasi atau berita hoaks Contoh Norma Hukum di Lingkungan Sekolah Rambut laki-laki tidak boleh panjang Setiap siswa wajib ikut upacara hari Senin Jika ada yang terlambat masuk sekolah akan diberikan sanksi Contoh Pelanggaran Norma Hukum Penyebar Hoaks Menyebar berita hoaks atau berita bohong merupakan salah satu pelanggaran norma hukum dan sudah tercantum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1, yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Tidak Memakai Helm Ketika berkendara motor, demi melindungi diri dan keselamatan bersama, maka harus menggunakan helm. Apabila pengendara motor tidak menggunakan helm akan dikenai sanksi atau hukuman yang sudah tercatum di dalam UU Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 291 ayat 1, yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah.” Norma-Norma Dalam Kehidupan Masyarakat Pada dasarnya, bukan hanya norma hukum saja yang berlaku pada lingkungan sosial, tetapi ada beberapa norma lainnya yang berlaku di masyarakat. Lalu, norma-norma apa saja yang hingga saat ini masih berlaku di lingkungan sosial masyarakat? 1. Norma Agama Norma agama adalah norma yang berlaku di masyarakat yang berupa perintah serta larangan Tuhan yang sudah ada di dalam setiap kitan suci sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. 2. Norma Kesopanan Norma kesopanan adalah norma yang berlaku di masyarakat berupa suatu tindakan yang telah disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Biasanya norma ini berlaku terhadap seseorang yang lebih tua dan lebih muda, seperti orang tua yang menghargai anak mudah dan anak muda menghormati orang tua. 3. Norma Kesusilaan Norma kesusilaan adalah norma yang ada di dalam lingkungan masyarakat yang di mana bagi pelanggar akan memunculkan rasa bersalah dan menyesal karena telah melakukan kesalahan tersebut. Buku Terkait Norma Hukum Teori Hierarki Norma Hukum Buku ini hadir untuk membumikan teori hierarki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dalam buku ini, perspektif teori hierarki norma hukum dikemas sebahai kerangka berpikir untuk melihat wujud penerapannya pada sistem negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sosiologi Hukum Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat Buku ini membuka wawasan kita tentang hubungan keterkaitan antara hukum dan gejala-gejala sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sosiologi Hukum Buku ini membahas Sosiologi Hukum sebagai salah satu disiplin dalam ilmu hukum. Pembahasan buku ini dimulai dari pengertian, pokok kajian dan kegunaan Sosiologi Hukum. Apakah yang dimaksud norma hukum? Norma hukum berarti kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat, atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Norma hukum tersebut penting untuk disepakati, karena dibahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Apa saja ciri ciri norma hukum? Ciri-Ciri Norma Hukum Norma hukum berisi tentang aturan yang menjadi panduan bagi masyarakat ketika menjalankan aktivitas kehidupannya. Untuk itu norma biasanya berisi tentang tata cara, kaidah, dan panduan. Norma hukum tidak dibuat secara semena-mena oleh masyarakat, sehingga untuk memberlakukan keabsahan norma hukum harus disahkan oleh pemerintah atau otoritas hukum resmi. Sehingga norma yang berlaku memiliki kekuatan hukum. Apa saja contoh dari norma hukum? Setiap orang yang mengendarai motor harus menggunakan hel dan menyalakan lampu kendaraan. Sementara itu, pengendara mobil harus menggunakan sabuk pengaman. Selain itu, setiap pengendara harus menaati setiap rambu lalu lintas. Setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau tindak kriminal akan diberik sanksi yang sudah berlaku. Tidak boleh menyebarkan informasi atau berita hoaks. Artikel Terkait Hukum Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis Buku Pengantar Ilmu Hukum ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum Mapel PKn kelas 11 SMA/MA - Hai adik adik yang baik apa kabar? semoga dalam keadaan baik baik saja, kebetulan kali ini kakak ingin membagikan kepada adik adik mengenai materi yang sudah dipersiapkan materi ini yaitu Materi tentang Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum yang di susun dari mata pelajaran Pendidikan Kwarganegaraan untuk adik adik kelas XI SMA/MA. Semoga bermanfaat Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum Mapel PKn kelas 11 SMA/MAA. Tujuan Pembelajaran Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan pengertian hukum menurut pendapat para ahli hukum,mengenal unsur, sifat, dan karakteristik hukum, serta dapat menguraikan klasifikasi hukum. Selain itu, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dengan baik terkait masalah-masalah hukum yang akan dan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Uraian Materi Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Mengapa kita harus memahami persoalan hukum ? ya, karena setiap perbuatan yang kita lakukan, sudah pasti akan bersinggungan dengan hal yang berbau hukum. Sementara, setiap unit sosial, dimulai dari yang terkecil, seperti keluarga, sekolah, koperasi, klub sepak bola, sampai yang terbesar seperti negara dibangun dengan pondasi hukum. Dengan demikian, dari mulai kita bangun tidur, sampai kita harus memejamkan mata kembali, pasti selama rentang waktu tersebut kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan baik jika sesuai hukum yang berlaku maupun perbuatan-perbuatan yang kurang baik seperti pelanggaran hukum. Fakta yang kita terima berdasarkan informasi yang kita dapat melalui buku bacaaan maupun media sosial, ternyatapelaksanaan hukum di negara Indonesia tercinta ini belum berjalan sebagaimana mestinya? Mengapa hal ini bisa terjadi ? apakah kita kekurangan atau mengalami kekosongan hukum sehingga tak ada aturan yang benar-benar ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Atau memang masyarakatnya saja yang tidak disiplin, tidak memiliki sikap dan kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Untuk bisa memahami lebih mendalam tentangmasalah hukum ini, ada baiknya kita mulai dengan mengetahui definisi hukum itu sendiri, agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh. Baca juga - Soal Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila1. Pengertian hukum Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat dan mencegah terhadinya kekacauan, keributan dan bertugas menjamin sebuah kepastian hukum bagi seluruh lapisan warga masyarakat dan setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan di hadapan hukum yang lain adalah sebuah peraturan/ ketetapan/ ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi HukumMateri Tata Hukum Republik IndonesiaMateri Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga PeradilanMateri Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga PeradilanMateri Sikap dan Perilaku Sesuai HukumSoal Sistem Hukum dan Peradilan di IndonesiaPengertian Hukum menurut para Ahli Adapun pengertian hukum menurut para ahli yang diantaranya yaitu 1 Prof. Dr. Van Kan Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. 2 Amir, Hukum merupakan peraturan yang tersusun dari norma-norma dan sanksi-sanksi. 3 Van Apeldoorn Hukum merupakan peraturan penghubung antar hidup manusia, gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, adat, kesusilaan dan kebiasaan. 4 Immanuel Kant Hukum merupakan semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. 5 Mr. Meyers Hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa nagara dalam menjalankan tugas. 6 Drs. E. Utrecht, Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah. 7 Leon Duguit Hukum merupakan sepran gkat aturan tingkah laku anggota masyarakat dimana aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Apabila dilanggar maka akan mendatangkan reaksi bersama terhadap pelanggar hukum. 8 Tirtaatmidja Hukum merupakan norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta. Baca juga - Soal Sistem Demokrasi dan Dinamika Demokrasi di Indonesia2. Unsur Unsur Hukum Apabila kita lihat dari beberapa perumusan tentang berbagai pengertian hukum, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; peraturan itu bersifat memaksa; dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi, tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa. Baca juga - Soal Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia3. Karakteristik Hukum Hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri hukum Berisi perintah dan atau larangan Berisi aturan larangan dan/atau perintah merupakan salah satu ciri-ciri hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. adanya sanksi atau hukuman Hukum juga meliputi sanksi dan hukuman bagi para pelanggarnya. Ciri-ciri hukum satu ini memberikan ketegasan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum karena dapat diberi sanksi serta dijatuhi hukuman. Sanksi yang diberikan pun juga diatur oleh hukum yang berlaku. Baca juga - Soal Mewaspadai Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia4. Sifat Hukum Adapun sifat dari hukum, adalah sebagai berikut 1 Bersifat Mengatur Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan baik dalam bentuk perintah maupun larangan yg mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat 2 Bersifat Memaksa Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yg tegas terhadap orang-orang yg melakukan pelanggaran terhadap hukum. 5. Klasifikasi Hukum Dalam hukum kita mengenal pengkasifikasian hukum. Adapun pengklasifikasian yang dimaksud adalah sebagai berikut 1 Berdasarkan bentuknya. Terbagi menjadi dua yakni hukum tertulis dan tidak tertulis. a. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundangundangan seperti contoh hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata. b. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundangundangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Seperti contoh hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundangundangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. 2 Berdasarkan sumbernya. Hukum terbagi menjadi lima macam yaitu hukum UndangUndang, kebiasaan atau adat, traktat, jurisprudensi, doktrin. Hukum undang-undang, ialah hukum yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Jadi, Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat umum. Dari definisi undang-undang tersebut, terdapat 2 dua macam pengertian Undang-undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum. MisalnyaKetetapan MPR, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang PERPU, Keputusan Presiden KEPRES, Peraturan Daerah PERDA, dll Undang-undang dalam arti formal, yaitu setiap peraturan negara yang karena bentuknya disebut Undang-undang atau dengan kata lain setiap keputusan/peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia, Undang-undang dalam arti formal dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR lihat pasal 5 ayat 1 UUD 45. Perbedaan dari kedua macam Undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formal ditinjau segi pembuatan dan bentuknya. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam membedakan kedua macam pengertian undang-undang tersebut, maka undangundang dalam arti materiil biasanya digunakan istilah peraturan, sedangkan undang-undang dalam arti formal disebut dengan undang-undang. 3 Hukum kebiasaan, ialah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan kebiasaan/adat masyarakat. Kebiasaan custom adalah semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan memiliki kekuatan yangberlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulangkali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang banyak atau umum. Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung atau memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti atau ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat. 4 Hukum traktat, ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negaranegara yang terlibat didalamnya. Perjanjian yang dilakukan oleh 2 dua negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 dua negara disebut Traktat Multilateral. Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi HukumMateri Tata Hukum Republik IndonesiaMateri Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga PeradilanMateri Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga PeradilanMateri Sikap dan Perilaku Sesuai HukumSoal Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia5 Hukum jurisprudensi, ialah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim atau keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakimhakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama. 6 Hukum doktrin, yakni hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa para ahli hukum yang termasyhur karena pengetahuannya atau pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemuka. Dalam Yurispudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. 7 Berdasarkan waktu berlakunya. Hukum terbagi menjadi tiga yaitu Ius constitutum, Ius constituendum dan Hukum asasi. Ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. Hukum asasi merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun. 8 Berdasarkan tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi empat yaitu hukum nasional, hukum internasional dan hukum asing, dan hukum gereja. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Hukum internasional ialah hukum yang mengatur hubungan dalam negara-negara di dunia atau hubungan antar negara di dunia. Hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara asing. Hukum gereja ialah hukum yang berlaku di lingkungan gereja 9 Berdasarkan sifatnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni Hukum yang memaksa, merupakan hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apapun. Hukum yang mengatur, merupakan hukum yang dapat disampingkan atau diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat atau memiliki peraturan sendiri10 Berdasarkan cara mempertahankannya Hukum material, merupakan hukum yang memuat seluruh peraturan yang mengatur tentang kepentingan & hubungan yang bersifat perintah & larangan. Hukum formal, merupakan hukum yang berisi peraturan tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material tersebut. 11 Berdasarkan wujudnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni Hukum obyektif, merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum. Hukum subyektif, merupakan hukum yang muncul dari hukum obyektif & berlaku pada individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak. 12 Berdasarkan isinya, hukum terbagi dua yakni Hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan perdata. Hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara atau mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya. Disebut juga dengan hukum negara, dimana hukum ini dibedakan menjadi tiga yakni hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara, 13 Berdasarkan pribadi yang di aturnya, hukum terbagi tiga yakni Hukum satu golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi satu golongan saja. Misal UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Hukum semua golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi seluruh golongan warga negara, misal UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Hukum antargolongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua atau lebih golongan yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, misal UU No. 2 tahun 1958 tentang Dwi Kewarganegaraan RI-RRC. C. Rangkuman 1. Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dan mencegah terhadinya kekacauan, keributan dan perpecahan. 2. hukum itu meliputi unsur-unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; peraturan itu bersifat memaksa; dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. 3. Karakteristik hukum terdiri atas berisi perintah dan atau larangan, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang, adanya sanksi atau hukuman. 4. Klasifikasi hukum didasarkan pada bentuknya tertulis dan tidak tertulis, sumbernya undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, tempat berlakunya hukum lokal, hukum nasional, hukum internasional, cara mempertahankannya hukum formal dan materiil, waktu berlakunya hukum Ius Constituendum, Ius Constitutum, Lex naturalis/ Hukum Alam, isinya hukum publik dan hukum privat, wujudnya hukum subyektif dan hukum obyektif, sifatnya hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi HukumMateri Tata Hukum Republik IndonesiaMateri Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga PeradilanMateri Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga PeradilanMateri Sikap dan Perilaku Sesuai HukumSoal Sistem Hukum dan Peradilan di IndonesiaD. Penugasan Mandiri Untuk mengukur sikap dan keterampilan berpikir ananda, penugasan mandiri pada kegiatan belajar kali ini adalah mempelajari konsep sistem hukum dalam bentuk tabel. Mohon kalian menchecklist pilihan jawaban sesuai pertanyaan yang ada di tabel berikut E. Latihan Soal 1. Hukum adalah himpunan peraturan perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditatati oleh masyarakat itu, pendapat tersebut merupakan pendapat dari..... A. Miriam Budiardjo B. Abraham Lincoln C. Uthrect D. E. Poerwadarminta 2. Sistem hukum adalah...... A. satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya B. hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya C. sekumpulan peraturan yang di buat oleh pihak yang berwenang dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas D. kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain. E. gabungan berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang utuh Baca juga - Soal Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila3. Yang tidak termasuk unsur-unsur hukum adalah.... A. sekumpulan peraturan yang bersifat sementara B. peraturan yang dibuat oleh badan yang resmi C. bersifat memaksa D. mengatur perilaku warga masyarakat E. adanya sanksi tegas atas pelanggaran peraturan tersebut 4. Menurut bentuknya hukum dibedakan menjadi.... A. hukum formil dan hukum materil B. hukum tertulis dan tidak terulis C. hukum publik dan privat D. hukum nasional dan internasional E. hukum traktat dan hukum yurisprudensi 5. Pidato presiden pada tanggal 16 agustus merupakan bentuk hukum.... A. tertulis B. tidak tertulis C. nasional D. publik E. internasional Kunci Jawaban 1. C 2. A 3. A 4. B 5. B Pembahasan 1. pengertian Hukum menurut para ahli; 1 Immanuel Kant Hukum merupakan semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. 2.Mr. Meyers Hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa nagara dalam menjalankan tugas. 3.Drs. E. Utrecht, Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah. 4.Leon Duguit Hukum merupakan sepran gkat aturan tingkah laku anggota masyarakat dimana aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Apabila dilanggar maka akan mendatangkan reaksi bersama terhadap pelanggar hukum. 5. Tirtaatmidja Hukum merupakan norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta. 2. Sistem hukum adalah, satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya 3. hukum itu meliputi unsur-unsur Berisi perintah dan atau larangan Berisi aturan larangan dan/atau perintah merupakan salah satu ciri-ciri hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. adanya sanksi atau hukuman 4. Dalam hukum kita mengenal pengkasifikasian hukum. Adapun pengklasifikasian menurut bentuknya yaitu; Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundangundangan seperti contoh hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundangundangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Seperti contoh hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundangundangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. 5. Makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai sumber hukum tertulis karena, merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan serta sekaligus membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikannya dengan tata hukum nasional. memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala macam rongrongan, merupakan alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerja sama internasional F. Penilaian Diri Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang √pada tabel berikut Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab"Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang review. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum Mapel PKn kelas 11 SMA/MA ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!! Pencarian yang paling banyak dicarikarakteristik hukumtugas hukumpengertian hukum pidanatujuan hukumsifat sifat hukumciri-ciri hukumjenis-jenis hukumpengertian hukum secara umumpdf, 2018,2019,2020,2021,2022

hal yang tidak termasuk karakteristik norma hukum adalah